Ban Impor Bebas Masuk Kualatungkal

KUALATUNGKAL – Kegiatan impor ban eks luarnegeri merk Chaoyang dan West Lake masih berlangsung melalui pelabuhan tikus Kuala Tungkal. Ban luar ini dibongkar tidak lagi di gudang Parit Gompong, melainkan di gudang Desa Pembengis sekitar 200 meter dari jalan lintas. Gudang sekaligus dermaga ini belum diketahui statusnya, tempat penumpukan sementara (DPT), pelabuhan khusus (pelsus) atau DUKS (dermaga untuk kepentingan sendiri).
Sementara itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Per­dagangan No.56/M-DAG/PER/12/2008 sebagai penyem­pur­naan Permendag No.44/M-DAG/PER/12/2008 tentang ketentuan impor produk tertentu.
Beberapa produk tertentu ha­nya dapat dilakukan importir ter­daftar (IT – Produk Tertentu) di antaranya makanan dan minuman, alas kaki, pakaian jadi, mainan anak-anak dan elektronika melalui li­ma pelabuhan laut tertentu dan seluruh pelabuhan udara interna­sional. Diperkuat Peraturan Di­rektur Jenderal Nomor P-42/ BC/20­08 tentang Petunjuk Pe­lak­sanaan Pengeluaran Barang Im­por.
Keterangan yang dihimpun Media Jambi, ban impor ini masuk ke pelabuhan Kuala Tungkal sedikit­nya dua kali dalam sebulan. Sebe­lumnya, kapal yang membawa ban tersebut merapat ke dermaga tikus di Parit Gompong. Saat ini, lokasi pem­bongkaran pindah tempat, di Desa Pembengis (200 meter masuk ke dalam dari jalan lintas).
Kasi Kepabeanan Bea Cukai Jam­bi, Budi Setiawan mengakui bah­wa ban impor masih masuk pe­labuhan tikus Kuala Tungkal. Me­nurutnya, ban tersebut sudah me­mi­liki SNI (Standard Nasional Indonesia) dan Surat Pendaftaran Ba­rang (SPB). SNI, katanya harus ada re­komendasi dari Departemen Per­dagangan, begitu juga dengan SPB. “Kedua izin itu tidak bisa di­urus di Jambi, melainkan harus ke Ja­karta,” jelas Budi Setiawan Jumat lalu.
Dikatakan, untuk SPB akan di­urus kembali jika barang impor ter­sebut sudah masuk sesuai jumlah yang terdaftar di SPB. “Misalnya, ka­lau ban itu di SPB izinnya ha­nya 500, setelah mencapai jumlah itu, importir harus mengurus izinnya kembali,” imbuhnya.
Pelabuhan tikus di Kuala Tung­kal, seperti di Parit Gompong dan Pem­bengis bukan merupakan dae­rah pabean. Importir yang akan bong­kar muat di gudang tersebut ha­rus ada rekomendasi dari Kepala Kan­tor Bea dan Cukai. Seperti di der­maga Pembengis, importir yang bersangkutan sudah memberikan jaminan dan meminta persetujuan dari kepala kantor.
Kepala Bea Cukai Kuala Tung­kal, Edy Hidayat mengatakan gu­dang-gu­dang di Parit Gompong ren­cananya akan dipindahkan ke Pembengis. Termasuk, dermaga yang saat ini sering digunakan tem­pat bongkar ban di Pembengis. “Ren­cana semuanya akan dipin­dah­kan ke Pembengis,” jelas Edy.
Kepala Dinas Perdagangan me­lalui Kasi Perdagangan Luar Negeri, Nuraini mengatakan belum ada la­poran dari importir ke dinas Per­da­gangan soal izin impor ban. “Se­ja­uh ini kita belum ada laporan. Jenis Ban apa dan berapa banyak jum­lah­nya,” jelasnya.
Bupati Tanjab Barat melalui Asis­ten II, Raden Erwansyah belum me­ngetahui soal pemindahan der­maga dan gudang bongkar muat ba­rang dari Parit Gompong ke Pem­bengis. “Belum ada wacana dari Pak Bupati soal pemindahan aktivitas bongkar muat dari Parit Gompong ke Pembengis. Nanti saya infor­ma­sikan soal itu jika ada rencana pem­da ke depan,” tuturnya.
Sumber Media Jambi mengata­kan DUKS di Kabupaten Tanjab Barat yang telah mengantongi izin da­ri menteri adalah PT WKS, se­lebihnya tidak ada izin termasuk di pelabuhan tikus Parit Gompong dan Pembengis. “Begitu juga de­ngan pelabuhan khusus harus ada rekomendasi dari Menteri Perhu­bungan,” kata sumber itu.(adr)

Gula Impor Masih Beredar

KUALATUNGKAL – Gula impor masih beredar di pasar tradisional maupun warung-warung sederha­na di Kualatungkal. Gula luar terlihat lebih putih dan berkristal bila dibanding gula lokal, asal Lampung. Pihak Bea dan Cukai Kua­la Tungkal mengakui gula luar masih beredar di pasaran. Pihak­nya menyangkal, gula asal Thailand dan India tersebut masuk le­wat perairan Kuala Tungkal.
Pantauan Media dalam sepe­kan terakhir, di pasar Tangga Ra­ja, grosir-grosir, terlihat gula putih yang warnanya putih bening ma­sih dijual. Begitu juga di warung-warung kecil, masih dijual dengan harga Rp 9.500 per kilogram.
Pemilik warung di Jalan Beri­ngin mengaku membeli gula terse­but dari salah satu grosir di pasar Kuala Tungkal.
“Memang warna­nya putih nian, makanya saya cam­pur dengan gula Lampung. Saya masih ngikuti harga pasaran, Rp 9.500 perkg. Tapi herannya, dari gro­sir karungnya gula lokal asal Lampung. Padahal warnanya putih dan rasanya tidak begitu manis,” jelasnya.
Dikatakan, gula luar harga belinya lebih murah ketimbang gula lo­kal. Satu kilogramnya tidak sam­pai Rp 8.000, dari toko grosir. “Ka­lau gula lokal masih tinggi sekitar Rp 8.000 perkg,” katanya.
Kepala Bea dan Cukai Kuala Tungkal, Edy Hidayat mengatakan gula luar yang beredar di pasaran tidak melewati pintu gerbang per­air­an Kuala Tungkal. Menurut­nya, bisa saja gula tersebut masuk lewat darat atau dari provinsi te­tangga.
“Memang ada gula luar ber­edar di pasar Kuala Tungkal, tapi tidak sampai berton-ton. Dan gula itu tidak melewati perairan kita, bisa saja dari provinsi tetang­ga,” jelas Edy.
Sejauh ini pihak Bea dan Cukai belum menemukan adanya kapal-kapal yang mengangkut gula impor masuk pelabuhan tikus dan bongkar di gudang Parit Gom­pong. “Kita belum ada temuan, dan kita tetap monitor terus,” jelas Edy. (adr)

Karyawan Tak Mau Diatur Terancam PHK

SENGETI – PT Kirana Sekernan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit di Desa Soko Awin Jaya KM 58 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muarojambi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dan buruh yang dianggap tidak mau diatur. PHK ini dipicu masalah internal antara pekerja dan pihak perusahaan yang mempertanyakan manajemen tidak transparan.
Informasi yang didapat Me­dia Jambi di lapangan me­nyebutkan, dalam satu pe­kan terakhir sekitar 500 orang pe­kerja telah di PHK. Bagi te­naga kerja dan karyawan yang tidak senang dengan atur­an perusahaan akan di PHK. Sumber lain menye­but­kan PHK yang dilakukan pi­hak perusahaan karena mana­jemen PT Kirana Sekernan tidak sudah tidak sehat.
Yadi (30) salah seorang te­naga kerja bagian perke­bunan PT Kiranan Sekernan Kepada Media Jambi Kamis (25/6) mengatakan, sekarang pihak perusahaan membuka pintu untuk tenaga kerja dan kar­ya­wan yang tidak bisa diatur se­gera mundur dan diberi pesa­ngon. Bagi yang terkena PHK diberi pesangon sesuai masa kerja. “Kalau saya me­milih untuk tetap bekerja dan menurut aturan perusahaan,” ujarnya.
Ketua Serikat Pekerja PT Ki­rana Sekernan Melianus ke­tika dihubungi Media Jam­bi Jumat (26/6) membenarkan, PT Kirana Sekernan telah mem PHK 500 karyawan. PHK itu disebabkan oleh pi­hak perusahaan tidak trans­paran mengenai status mana­je­men perusahaan. Kini status manajemen PT Kirana Se­kernan telah diambil alih oleh Grup PT Agropersada. Untuk mengelabui tenaga kerja dan karyawan tetap dipakai nama PT Kirana Sekernan dan ter­jadi dualisme kepemimpinan. Hal ini sangat merugikan tena­ga kerja dan karyawan.
Sebenarnya yang dituntut oleh karyawan dan tenaga ker­ja minta pihak perusahaan mem­perlihatkan AKTE pe­rusa­haan yang sebenar­nya. Semestinya pihak pihak PT Kirana Sekernan harus men­jelaskan kepada karyawan. “Tapi yang terjadi justru PT Ki­rana Sekernan minta tenaga kerja dan karyawan yang ti­dak mau diatur mengundur­kan diri. Ini aneh,” ujarnya.
Bagaimanapun, kami sela­ku karyawan dan tenaga kerja wajib mengetahui. Karena kami ini bekerja di perusahaan PT Kiranan Sekernan atau di Grup PT Agro Persada. “Per­so­lan ini akan kami lanjutkan sampai ke pengadilan,” ujar Melianus.
Finsen salah satu Manajer PT Kirana Sekernan ketika di­hu­bungi Media Jambi Sabtu (27) mengatakan, sebenarnya ti­dak ada pengalihan perusa­haan ke grup Agropersada. “Sa­ngat disayangkan karya­wan dan serikat pekerja me­ngancam perusahaan untuk mem­perlihat dokumen dan akte. Hal seperti ini lucu. Ma­ka itu pihak perusahaan ber­tindak tegas melakukan PHK ter­hadap karyawan tidak mau diatur,” tegasnya.
Kepala Bidang Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ka­bupaten Muarojambi Hifzi ketika di­konfirmasi Kamis (25/5) di ruang kerjanya mengatakan, agar tidak terjadi PHK lebih banyak lagi, Pemerintah telah mempertemukan pihak perusahaan dengan karya­wan dan pekerja dengan jalan da­mai. “Sebenarnya tidak ada per­so­alan. Yang terjadi hanya pengalihan saham oleh Grup PT Agropersada, persolan status manajemen tetap dikelola oleh PT Kirana Sekernan,” jelasnya. (boy)

BKD Hapus Data Hononer Tidak Aktif

MUARASABAK- Kehadiran tena­ga honorer dalam melaksana­kan tugas, menjadi faktor penentu un­tuk dapat diajukan sebagai PNS ke Badan Kepegawaian Nasional (BK­N) Jakarta. Beberapa tenaga yang di­anggap tidak aktif, telah dianulir (di­abaikan) dari data Badan Kepe­ga­waian Daerah (BKD) Tanjab Timur.
Demikian dikatakan Kepala BKD Tan­jab Timur, Hasan Hamzah kepa­da wartawan pekan lalu. “Jumlah pastinya tidak ingat, tapi status ho­norer yang dianulir bisa kita lihat di situs BKN,” kata Hasan Hamzah.
Penghapusan ini, berdasarkan su­rat pernyataan masing-masing ke­pala Satuan Kerja Perangkat Da­erah (SKPD) di mana honorer itu ber­tugas. Dari tahun 2005, banyak ho­norer yang tidak aktif hingga BKD mengajukan penghapusan nama mereka dari database BKD.
“Kita surati dulu masing-masing kepala SKPD, untuk meneliti status dan membuat surat pernyataan. Surat ini menjadi bahan mengha­pus nama mereka dalam data base,” tegasnya.
Menurutnya, nama yang telah dihapus tidak dapat digantikan oleh tenga kerja lain. Saat ini, tersisa 63 honorer yang rencananya akan diajukan pengangkatan PNS tahun 2009.(wan)

Berita Daerah Edisi 341

Penerima Bantuan Sapi Belum Ditentukan

MUARASABAK - Penerima bantuan 270 ekor sapi bali yang merupakan program Dinas Peternakan Provinsi Jambi belum ditentukan. Pemkab Tanjab Timur sudah menyodorkan lima nama kelompok tani calon penerima bantuan ini kepada Disnakkan provinsi. Sayangnya, hingga saat ini Disnakkan belum menentukan kelompok tani mana yang bakal menerima 243 sapi betina dan 27 ekor sapi jantan tersebut.
‘’Kita sudah mengajukan lima kelompok dengan 122 Kepala Keluarga (KK) sebagai anggota untuk menerima bantuan ini. Tapi ini akan diseleksi lagi oleh Disnakkan Provinsi Jambi dan disurvey kelayakannya,’’ kata Ratijo Peltu Kadis Peternakan Tanjab Timur.
Menurut rencana, Calon Petani (CP) dan Calon Lokasi (CL) penerima bantuan sapi ini akan ditetapkan. Sebelumnya calon kelompok dan petani ini akan disurvey guna mengetahui potensi apa yang ada pada kelompok atau petani tersebut. Seperti bagi calon kelompok harus memiliki lokasi yang tidak rawan banjir dan pakan ternak yang tersedia. Sementara bagi calon petani harus sudah tergabung dalam kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sudah berkeluarga (beristri), domisili yang tetap dan mengikuti aturan dan mekanime yang ditetapkan dinas terkait.
‘’Misalnya tentang pembuatan kandang,’’ ungkapnya.
Penyebaran bantuan sapi ini, jelas ratijo, dijadwalkan akan mulai disebarkan pada bulan Juni nanti. Adapun sistem pengelolaannya tetap mengacu pada Surat keputusan Mentri Pertanian (Mentan) No.417 tahun 2001. para penggaduh yang menerima bantuan satu ekor sapi betina diwajibkan mengembalikan 2 ekor sapi dalam kurun waktu maksimal lima tahun. Sedangkan yang menerima satu pasang diwajibkan mengembalikan paling lama enam tahun.
‘’Jadi sistemnya tetap mengacu pada SK Mentan tersebut,’’ tegasnya lagi.
Menyinggung soal bantuan sapi tersebut, Bupati Abdullah Hich optimis para petani di Tanjab Timur ini mampu merawat dan memelihara sapi tersebut. Tidak hanya program Lumbung Pangan Provinsi Jambi yang telah digelontorkan Tanjab Timur beberapa waktu lalu, Hich juga optimis program ini nantinya Tanjab Timur mampu menjadi swasembada daging Provinsi Jambi dan Nasional.
‘’Ini juga sebagai optimalisasi sumber daya terak lokal dan penambahan populasi ternak yang terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun,’’ beber Hich.
Buktinya, kata Hich, populasi ternak sapi di Tanjab Timur ini mengalami peningkatan. Tahun 2007 lalu populasi ternak sapi hanya 89.742 ekor naik pada tahun 2008 menjadi 10.105 ekor.
Hich juga menghimbau agarpara petani atau kelompok tani yang telah menerima bantuan ini, tidak hanya memelihara dan merawat ternak hingga membuah hasil. Tapi petani juga harus mau memanfaatkan kotoran sapi ini menjadi pupuk organik atau pupuk kandang. Manfaat pupuk organik ini, jelas Hich, sangat besar diantaranya meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kadar bahan organik tanah, menyediakan hara mikro dan memperbaiki struktur tanah.
‘’Masyarakat bisa memanfaatkan pupuk ini untuk kebutuhan kebun sawit atau karet mereka. Jadi ini akan sangat epektif,’’ ulas Hich.

Ratusan Warga Tak Masuk DPT

MUARASABAK- Hajatan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan Kamis (9/4) kemarin, tak semuanya bisa diikuti oleh para pemilih. Buktinya, masih banyak warga yang mempunyai hak pilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Ratusan warga ini tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap (DPT).
Dari data sementara yang berhasil dihimpun koran ini, terdapat ratusan pemilih yang tidak dapat melakukan pencontrengan di Tempat Pemilihan Suara (TPS) karena tidak masuk dalam DPT. Seperti di TPS 4 Desa Suka Maju terdapat 333 orang, Kecamatan Nipah Panjang 70 orang, Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muarasabak Barat, 11 orang, Kecamatan Rantau Rasau 30 orang, Kecamatan Dendang 370 orang, Kecamatan Geragai di TPS 2 dan 3 sebanyak 113 orang dan 36 orang di TPS 6 Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai.
Bupati Tanjab Timur Abdullah Hich didampingi Kapolres AKBP Budi Wasono dan Ketua KPUD Mustaqim mengakui masih banyaknya warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya ini karena tidak masuk dalam DPT. Untuk itu, KPUD akan mendata kembali agar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti warga yang tidak bisa mencontreng pada Pemilu ini bisa terdaftar dalam DPT.
‘’Kita minta KPUD mendata kembali warga yang tidak terdaftar pada Pemilu ini agar bisa masuk dalam DPT Pilpres nanti,’’ tegas Hich yang diaminin Ketua KPUD Tanjab Timur.
Dari 563 TPS yang ada, sebanyak 146.203 orang yang masuk dalam DPT. Pemilih laki-laki lebih dominan dengan jumlah 75.208 orang dan perempuan 70.395.
Pada pemilu ini, Hich bersama keluarga melaksanakan hak pilihnya di TPS 5 Kelurahan Rano Kecamatan Muarasabak Barat. Hich didampingi Ketua TP PKK Tanjab Timur Mardanelly Abdullah Hich, ketiga putrinya yang satu diantaranya Dillah Hikmah Sari merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRRI dari Partai Amanat Nasional (PAN).. Setelah melakukan hak pilihnya, Hich bersama Kapolres dan Ketua KPUD langsung meninjau beberapa TPS di dua kecamatan.
Hich juga langsung menanyakan kendala yang dihadapi oleh para PPS di masing-masing TPS.
‘’Kita tetap akan terus pantau pelaksanaan ini. Selain itu kita juga akan melakukan penghitungan suara sendiri dengan menggunakan quickcount,’’ ungkapnya.
Hich bersama Kapolres meninjau TPS I Kelurahan Talang Babat, yang menjadikan SDN No 61/X Talang Babat sebagai TPS dengan mata pilih sebanyak 497. TPS II Kelurahan Teluk Dawan 250 mata pilih. TPS III Desa Kota Baru, di Kantor Balai Desa 327 mata pilih. TPS 5 Kelurahan Rano dengan 459 mata pilih. TPS I Desa Suka Maju-Geragai 341 mata pilih.
TPS III Desa Suka Maju 308 mata pilih, pasar kalangan, dari 308 mata pilih hingga pukul 10.00 WIB 232 mata pilih sudah mencontreng. TPS I Desa Pandang Lagan Kecamatan Geragai dengan 349 mata pilih.
Kapolres AKBP Budi Wasono menegaskan, Polres Tanjab Timur bersama Personil dari Polda Jambi telah menyiagakan personil di masing-masing TPS untuk menujang kelancaran dan keamanan proses Pemilu.
‘’Kita tetap siaga dan terus memantau pelaksanaan Pemilu,’’ tandasnya. ()

Mega Projek Ujung Jabung Segera Dilaksanakan

MUARASABAK-Sebuah pelabuhan bertaraf internasional akan segera dibangun di Ujung Jabung Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjab Timur. Pelabuhan yang didesain sebagai pesaing pelabuhan Singapura dan Malaysia itu dibangun bersamaan dengan pembangunan beberapa industri hilir untuk mendukung produksi sumber daya alam Provinsi Jambi dan sekitarnya. Diperkirakan mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan memunculkan kawasan perdagangan baru yang lebih potensial.

Projek ini digagas oleh Gubernur Jambi dan Bupati H Abdullah Hich. Sambutan luar biasa datang dari sebuah perusahaan swasta, PT Agriprima Cipta Persada (ACP). ACP merupakan perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Grup, yang selama ini telah membangun banyak projek serupa di berbagai daerah di Indonesia seperti Riau, Palembang ,Sulawesi Utara dan Kalimantan .

MoU projek ini telah ditandatangin oleh Gubernur Jambi-Bupati Tanjabtim dan Pimpinan Wilmar Grup di Jakarta awal bulan lalu. Ijin prinsip projek ini juga sudah diterbitkan oleh Bupati Tanjab Timur H Abdullah Hich dan telah diserahkan secara simbolis kepada pihak PT ACP di Muarasabak, Jumat(3/4) lalu. Sementara fisibility study (study kelayakan) nya diperkirakan selesai dalam enam bulan kedepan.

Business Development Manager PT ACP, Awaluddin, kepada wartawan di Muarasabak, mengatakan bahwa setelah study kelayakan disetujui, maka pihaknya bersama pemerintah akan segera melaksanakan projek tersebut. Kepada ACP, Abdullah Hich bahkan meminta agar study kelayakan itu bisa selesai sebelum Musrenbang tahun ini supaya dukungan anggarannya bisa masuk dalam APBN 2010.

Ketertarikan ACP untuk membangun projek ini dikarenakan beberapa factor. Diantaranya adalah factor wilayah yang menurut Awaluddin sangat strategis dan memenuhi syarat. Untuk rencana pelabuhan misalnya, kedalaman dasar laut Ujung Jabung sangat memenuhi syarat. Sangat strategis karena Ujung Jabung berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan dan kawasan Sibajo (Singapura-Batam-Johor). Serta sangat dekat dengan jalur transportasi internasional selat Malaka. Dengan kedalaman yang dimiliki Ujung Jabung, Awaluddin optimis kapal dengan tonase diatas 16 ribu ton mampu sandar di pelabuhan tersebut. Ujung Jabung juga sangat strategis untuk dijangkau dari berbagai sisi wilayah Sumatera bagian tengah seperti Sumsel, Sumbar, Riau dan Bengkulu. Dibandingkan dengan pelabuhan Teluk Bayur dan pelabuhan Dumai Riau, pelabuhan ini menurut Awaluddin akan jauh lebih prosfektif. Dia mengatakan, pelabuhan Dumai saat ini berada pada kondisi stagnant karena keterbatasan lahan untuk pengembangan. Sementara pelabuhan Teluk Bayur, posisinya hanya efisien dijangkau oleh beberapa wilayah sumatera saja, ‘’Akan lebih menguntungkan jika menggunakan pelabuhan Ujung Jabung ini. Karena itu kita sangat serius untuk projek ini,’’ucapnya.

Pembangunan pelabuhan Ujung Jabung ini akan terintegrasi dengan pembangunan pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng dan produk turunan kelapa sawit lainnya seperti bio diesel, kosmetik dan sebagainya. Di sekitar pelabuhan ini juga akan dibangun berbagai industri hilir dari berbagai potensi yang dimiliki daerah - daerah di sumatera tengah. Potensi sumberdaya alam wilayah sumatera tengah yang selama ini dikirim keluar daerah untuk diolah, nantinya cukup bermuara di kawasan ini untuk diolah sebagai produk jadi. Karena itu, syarat mutlak yang harus tersedia mendukung rencana tersebut adalah adanya pelabuhan yang memadai.

Target pembangunan pelabuhan dan industri hilir diperkirakan Awaluddin cukup dua tahun. Dijelaskannya bahwa pembangunan itu akan serentak dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan dan jembatan. Karena itu pihaknya akan meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jambi mendukung rencana tersebut. Apalagi ujarnya, saat ini infrastruktur jalan yang dibangun oleh Pemkab Tanjab Timur sudah sangat mendukung sebagai permulaan pengembangan kawasan itu. Hanya saja untuk mendukung rencana tersebut harus segera ada peningkatan kelas jalan dan percepatan penyelesaian akses kota Jambi - Sadu khususnya ke Ujung Jabung.

Menanggapi hal ini Bupati H Abdullah Hich menjelaskan bahwa tahun ini akses Sadu menuju Desa Simpang Kecamatan Berbak segera dirampungkan. Saat ini pembukaan jalan itu terus berlangsung. Jalan tersebut adalah jalan yang dirintis pada saat TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) tahun lalu. Khusus soal pemenuhan standar jalan dan jembatan guna mendukung rencana PT ACP, Hich mengakui sangat tidak mungkin jika hanya mengandalkan APBD Tanjabtim. Menurut perkiraan, untuk pembangunan seluruh projek itu dibutuhkan biaya sedikitnya Rp 1 triliun. ‘’Pembangunan projek ini sifatnya simultan. Dukungan yang akan kita berikan tentunya disesuaikan dengan pembagian tugas nantinya. Yang jelas kita sangat berharap projek ini bisa segera dilaksanakan,’’ujar Bupati.

Selain akses langsung Sadu - Jambi via Berbak, Hich juga optimis akses Tanjabtim sebelah barat yaitu melalui Jembatan Muarasabak-Rantaurasau-Nipahpanjang akan lebih diefektifkan sebagai salah satu jalur alternatif. Apalagi jalur ini nantinya akan dihubungkan dengan Jembatan Batanghari II yang akan memangkas separuh jarak Jambi-Muarasabak saat ini.

Mengenai dukungan masyarakat, Hich menjamin projek itu akan didukung penuh warga Tanjabtim. Pasalnya, multi player effect yang akan dihasilkan dari projek ini sangat luar biasa. Melihat dari pengalaman PT ACP di beberapa daerah di Indonesia , projek ini akan menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Untuk satu industri hilir saja, Hich memperkirakan akan menyerap sedikitnya tiga ribu sampai tujuh ribu tenaga kerja. Sementara industri hilir yang akan dibangun nantinya tentu bukan hanya pengolahan minyak goreng saja. Belum lagi jika ditinjau dari sisi perkembangan wilayah yang akan mengundang berbagai sektor usaha nantinya, tentu juga akan sangat banyak menyerap tenaga kerja. ‘’Kita perkirakan ratusan ribu tenaga kerja akan terserap. Ini peluang bagi seluruh warga Provinsi Jambi. Kita berharap efektif menekan angka pengangguran di Provinsi ini,’’kata Abdullah Hich.

Lebih jauh Hich sangat optimis bahwa adanya projek tersebut juga merangsang pertumbuhan sentra - sentra produksi, tidak hanya bagi Tanjabtim namun juga daerah lain dalam provinsi Jambi dan sekitarnya.

Adapun perihal ketersediaan lahan, Hich menjamin bahwa lahan yang diminta oleh pengembang nantinya akan mampu disediakan sesuai permintaan. Untuk masalah ini tentunya akan ada proses ganti rugi terhadap para pemilik lahan. Untuk itu Hich dengan tegas mengatakan bahwa semua ganti rugi itu akan berhubungan langsung dengan pihak Pemkab Tanjabtim. ‘’Demi masyarakat, kita akan minimalisir kemungkinan munculnya spekulan,’’bebernya.

Pemkab Tanjabtim akan all out mengupayakan agar rencana projek tersebut berjalan mulus. Seluruh stakeholder akan dilibatkan secara efektif terutama untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak hanya jadi penonton. Akan ada kajian tersendiri oleh Pemkab untuk membuat langkah - langkah sistematis agar masyarakat Tanjabtim mampu turut menikmati kemajuan itu. ‘’Kita akan berupaya agar segala potensi yang ada baik itu potensi SDA maupun potensi SDM dapat saling mendukung sehingga mega projek ini benar - benar membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat daerah ini khususnya dan Provinsi Jambi umumnya,’’urai Hich.

Rencana projek ini juga mendapat dukungan dari PTP VI Jambi. Melalui Sekretarisnya, Mungin, yang juga hadir di Muarsabak bersama Awaluddin, PTP VI berencana mengembangkan sayapnya di Tanjab Timur. Perusahaan pelat merah itu melihat bahwa potensi Tanjabtim sangat luar biasa besar. Karena itu perusahaan tersebut berkeinginan membangkitkan lahan - lahan yang kurang produktif yang ada di Tanjabtim sekaligus lebih mengoptimalkan lahan produktif yang ada. Dengan adanya projek Wilmar Grup di Tanjabtim, PTP VI berharap akan sinergis dengan apa yang akan mereka lakukan. Kegiatan PTP VI ini juga diperkirakan menyerap banyak tenaga kerja dan memberi warna baru bagi wajah dunia usaha khususnya agribisnis Provinsi Jambi. ‘’Tanjabtim nanti bukan hanya pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi tapi sentral perekonomian Sumatera Tengah,’’Abdullah Hich optimis. ()